MUARA BELITI - Aliansi Koalisi Anti Korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga melakukan aksi demo digedung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Insfektorat Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, mendesak dan mengajak pihak OPD untuk turun bersama sama dalam pengecekan pekerjaan yang telah dikerjakan.Rabu (26/1/2021).
Dilakukannya aksi demo karena Pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut dari hasil investigasi sudah mengalami kerusakan bahkan ditemukan adanya pekerjaan pengaspalan yang sudah rusak dan bisa terangkat oleh tangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Zainuri selaku koordinator aksi. "Dari hasil investigasi kami, ditemukan adanya aspal yang bisa diangkat pakai tangan, dan kuat dugaan kami karena pekerjaan tersebut dikerjakan asal asalan. Dengan demikian sudah jelas, Azhari selaku Plh kadis PU BM diduga tidak memperhatikan kinerja pihak pelaksana dan sudah jelas diduga tidak adanya pengawasan dilapangan," tegas Zainuri
Selain itu juga banyak ditemukan kegiatan kegiatan PUBM yang terindikasi merugikan negara, karena dalam hitungan bulan selesainya pekerjaan, sudah mengalami kerusakan kerusakan. " dari hasil investigasi lapangan belasan proyek sudah mengalami kerusakan, hal tersebut kuat diduga tidak adanya pengawasan dari pihak PUBM Musirawas," ungkapnya
Sementara itu, dijelaskan salahsatu Kabid PUBM Musirawas, Aulia yang menerima kedatangan para pendemo menjelaskan, " Kadis dalam keadaan sakit sehingga saya diwakilkan untuk menerima kalian dan apapun aspirasi kalian akan kami tampung," jelasnya singkat
Hal itu sangat disesalkan Zainuri, karena sebelumnya telah ada surat pemberitahuan akan diadakannya aksi, sehingga dapat menerima langsung para pendemo." Ini yang menjadi pertanyaan, ada apa Azhari selaku kadis tidak mau menerima langsung dengan alasan lagi sakit.
Kami bertujuan mendukung program bupati dalam memajukan kabupaten Musirawas, tetapi apabila pekerjaan proyek cepat mengalami kerusakan tentu hal itu menjelekan bupati karena masyarakat ada yang tidak mengerti bahwa proyek merupakan kegiatan OPD terkait, sehingga bupati yang disalahkan," tutup Zainuri. (Tamrin)
0 Komentar